Home Politik & Hukum Lestari Moerdijat: Pengesahan RUU PPRT adalah Amanat Konstitusi

Lestari Moerdijat: Pengesahan RUU PPRT adalah Amanat Konstitusi

by admin

tungkumenyala.com – Upaya percepatan penetapan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi Undang-Undang harus didukung semua pihak, untuk mewujudkan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga sebagai bagian dari upaya menegakkan prinsip hak asasi manusia. Dan pengesahan RUU PPRT adalah amanat konstitusi.

“Konstitusi kita menggarisbawahi poin penting tentang kerja manusia, yang dalam Pasal 27 ayat (2) dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka Temu Pakar bertema Aspirasi Masyarakat Terhadap Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 secara hibrid, di Ruang Delegasi, Gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu (2/11/2022)

Diskusi ini menghadirkan Ketua Panja RUU PPRT Baleg DPR Willy Aditya, Anggota DPR, Luluk Nur Hamidah, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI Anwar Sanusi, Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani, Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia /Kowani, Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga /Jala PRT, Giwo Rubianto, Lita Anggraini, dan Institute Sarinah, Eva Sundari.

Konstitusi menggarisbawahi poin penting tentang kerja manusia. Pasal 27 ayat (2) dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sehingga tak ada alasan untuk mengganjal RUU PPRT yang melindungi PRT.

Menurut Lestari, UUD 1945 mengamanatkan dasar pemikiran bahwa pekerjaan dan penghidupan layak adalah dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Untuk kehadiran UU PPRT yang merupakan payung hukum bagi pekerja rumah tangga, harusnya mendapat dukungan dari semua pihak.

“Namun faktanya, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) harus melalui jalan panjang dan berliku untuk menjadi Undang-Undang,” ujar perempuan yang biasa disapa Reri tersebut.

RUU PPRT sudah diajukan sejak 2004, dan diperjuangkan jauh sebelumnya. Di era Presiden Megawati (tahun 2009)  RUU PPRT bahkan sudah didorong untuk disahkan namun saat itu diganjal oposisi. Pada 2019, RUU PPRT masuk dalam prolegnas. Namun, hingga kini belum juga berujung pada pengesahan menjadi Undang-Undang.

“Pada 2020, Badan Legislasi DPR menyepakati RUU PPRT menjadi inisiatif DPR, tetapi hingga kini regulasi itu belum juga dibawa ke rapat paripurna,” ujar dia.

Para pemangku kebijakan, khususnya pimpinan DPR belum tergerak untuk mengesahkan RUU tersebut. Akibatnya, para pekerja rumah tangga di tanah air hingga kini belum mendapatkan perhatian dan perlindungan secara menyeluruh.

Tanpa kepastian perlindungan, tambah Rerie, semakin banyak pekerja rumah tangga yang hak-hak dasarnya terabaikan.

“Hadirnya instrumen hukum untuk melindungi para pekerja rumah tangga, sejatinya merupakan bagian dari upaya negara dalam menjalankan amanat konstitusi yang merupakan warisan para pendiri bangsa untuk mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab di negeri ini,”¬†tegas Rerie.

Perlu pemahaman semua pihak terkait substansi dan urgensi kehadiran UU PPRT, tambahnya, agar akselerasi proses pembahasan RUU PPRT untuk menjadi Undang-Undang bisa direalisasikan.

PDIP dan Partai Golkar Menolak

Sementara itu Ketua Panja RUU PPRT Baleg DPR RI, Willy Aditya mengungkapkan, sebenarnya RUU PPRT sudah selesai dibahas di Baleg pada Juli 2020, tinggal menunggu dibawa ke Sidang Paripurna untuk disahkan sebagai usulan DPR dan dibahas bersama Pemerintah.

Berdasarkan tata tertib DPR, jelas Willy, sejatinya pimpinan tidak boleh menahan proses perundangan-undangan yang sedang berlangsung. Apalagi tujuh fraksi sudah sepakat dan hanya dua fraksi yang menolak.

“Mungkin harus digerudug agar proses legislasi RUU PPRT bisa segera berlanjut dan disahkan. Berbagi upaya sudah kami lakukan untuk pengesahan UU PPRT namun hingga kini masih mandeg,” ujarnya.

Sedangkan Anggota DPR RI dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Luluk Nur Hamidah mengungkapkan Nahdatul Ulama mendukung penuh pengesahan RUU PPRT didasari atas pemikiran bahwa perlindungan kepada PRT adalah bagian dari pesan moral keagamaan dan konstitusi kita juga memperkuat dukungan itu.

Pemerintah, tegas Luluk, seharusnya berupaya dalam rangka menghasilkan kerja-kerja kemaslahatan. Dalam konteks konstitusi, tambahnya, setiap warga negara berhak atas perlindungan dan pekerjaan yang layak.

Baca: Kekerasan terhadap PRT kembali terjadi

Selain itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI, Anwar Sanusi juga berpendapat kebijakan ketenagakerjaan diterapkan Pemerintah sejatinya bertujuan untuk membuat sistem dalam pengaturan PRT menjadi lebih baik.

Namun, jelas Anwar, hingga saat ini masih ada regulasi yang belum terisi bagi perlindungan PRT, sehingga para pekerja rumah tangga belum diatur secara jelas.

Menurut Anwar, ada sejumlah hal yang menjadi kendala dalam pengaturan kebijakan terkait PRTantara lain belum adanya kebijakan perlindungan hak dan kewajiban PRT, Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang pengaturan PRT dan PRT tidak mendapat jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan.

 

Related Articles

Leave a Comment