Home Politik & Hukum Cegah Terulangnya Tragedi Mei 98 dengan UU TPKS

Cegah Terulangnya Tragedi Mei 98 dengan UU TPKS
Ditemukan 85 kasus kekerasan seksual saat Tragedi Mei 98

by Puan Datu

Jakarta – Kerusuhan  massal yang meletus di  kota-kota besar di Tanah Air di antaranya Jakarta, Medan, Surabaya, Solo, Palembang pada 13-15 Mei 1998 atau dikenal dengan Tragedi Mei 1998 merupakan pelanggaran berat kemanusiaan. Tragedi Mei 1998 tercatat sebagai aib bagi kemanusiaan, bangsa dan negara Indonesia.

Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk  pemerintah Indonesia telah mengonfirmasi bahwa telah terjadi 85 tindak kekerasan seksual massal terhadap perempuan Tionghoa, 52 kasus di antaranya adalah pemerkosaan yang dilakukan secara berkelompok (gang rape). Pengakuan ini penting mengingat sebelumnya ada bantahan bahwa telah terjadi pemerkosaan massal.

Trauma akut yang dialami perempuan-perempuan korban dan keluarganya membuat mereka bungkam, yang akhirnya menguatkan penyangkalan publik dan negara atas peristiwa Kekerasan Seksual yang terjadi. Tidak semua tindak pemerkosaan saat itu dapat didokumentasikan TPGF sehingga angka sesungguhnya kemungkinan  lebih banyak dari data yang dilaporkan.

Kini,  24 tahun sudah Tragedi  Mei 1998 berlalu, namun pertanggungjawaban negara atas tragedi tersebut masih belum juga terwujud. Hak perempuan yang menjadi korban baik penanganan maupun pemulihan yang komprehensif belum terpenuhi. Negara masih bergeming terhadap tuntutan penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu sementara para korban menua dalam penantian keadilan.

Setelah 24 tahun berlalu, pertanggungjawaban Negara atas tragedi Mei 98 belum terwujud. Hak perempuan yang menjadi korban belum terpenuhi. Negara masih bergeming terhadap tuntutan penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu sementara para korban menua dalam penantian keadilan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang didirikan atas tuntutan pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan seksual Tragedi Mei 1998 dan kekerasan seksual umumnya, melawan lupa dengan mencatat adanya pertautan antara diskriminasi berbasis gender dan rasisme dalam tindak kekerasan seksual pada Tragedi Mei 1998.

Komnas Perempuan juga terus melakukan pemantauan pada tindak kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) 2022, jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia sebanyak 2.363 kasus dengan pemerkosaan di urutan tertinggi yakni 597 kasus atau lebih dari 25%.

Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) menyatakan bahwa pemerkosaan merupakan pelanggaran HAM yang meluas dan sistematis yang terjadi di banyak negara. Komnas Perempuan mencatat, kekerasan seksual juga digunakan sebagai salah cara untuk meneror dan menciptakan ketakutan massal.

Pengesahan UU TPKS pada 12 April 2022 oleh DPR dan telah ditandatangani Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan nomor UU No.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan tonggak sejarah baru untuk memastikan ketidakberulangan kekerasan seksual terhadap perempuan.

Seraya mengawal pelaksanaan UU TPKS, pengesahan UU TPKS merupakan bentuk maklumat bahwa Indonesia memproklamirkan diri sebagai negara yang berkomitmen menghapus segala bentuk kekerasan seksual dan berupaya menjamin memutus keberulangan.

Komnas Perempuan mengapresiasi berbagai upaya untuk merawat ingatan publik akan Tragedi Mei 98 yang setiap tahun diselenggarakan berbagai kelompok masyarakat, termasuk anak muda, kelompok/organisasi perempuan dan pekerja seni budaya dan warganet, dengan segala daya kreatifitas.

Komnas Perempuan sebagai lembaga negara hak asasi manusia dengan mandat khusus penghapusan kekerasan terhadap perempuan, setiap tahun melakukan serangkaian kampanye merawat ingatan Tragedi Mei 98.

“Pada 2022 Komnas Perempuan bekerjasama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil menyelenggarakan serangkaian kegiatan  untuk merawat ingatan Tragedi Mei 98, di antaranya bersama dengan Perkumpulan Boen Hian Tong/Rasa Dharma, LBH APIK Semarang dan Universitas Ciputra mengadakan Ritual Rujak Pare Sambal Kecombrang pada 12 Mei 1998,” ujar Ketua Komnas Perempuan, Andi Yentriyani dalam pernyataan pers yang diterima tungkumenyala.

Ritual Rujak Pare digagas Harjanto Halim dari Ketua Perkumpulan Boen Hian Tong pada 2008. Perkumpulan Beon Hian Tong juga membuat sinci (prasasti) terhadap Ita Martadinata, seorang perempuan pembela HAM yang wafat karena melakukan pendampingan dan berjuang terhadap korban Mei 98. Peletakan sinci ini mensejajarkan Ita Martadinata dengan leluhur Perkumpulan Boen Hian Tong. Kegiatan lain juga akan dilakukan di Medan, menapaktilsasi jejak memorialisasi Tragedi Mei 98. 

Komnas Perempuan juga menyoroti kondisi para korban pelanggaran HAM yang usianya terus bertambah.  Sebagian besar dari mereka  telah berpulang tanpa mendapatkan keadilan atas pelanggaran HAM yang telah merenggut masa muda dan masa depannya. Komnas Perempuan mendorong pemerintah untuk memberi perhatian khusus terhadap mereka, terutama dalam memberikan layanan kesehatan fisik dan psikis serta bantuan ekonomi yang amat dibutuhkan dalam menjalani masa tua.

Dalam rangka peringatan 24 tahun Tragedi Mei 98, Komnas Perempuan mendesak Presiden Republik Indonesia melanjutkan dan atau melakukan berbagai upaya konkrit dalam penyelesaian persoalan pelanggaran HAM masa lalu, dalam kaitannya dengan Tragedi Mei ‘98, termasuk mempertimbangkan temuan TGPF ‘98 atas peristiwa Kekerasan Seksual yang telah terjadi dan melakukan upaya pemulihan terhadap korban dan keluarganya;

Komnas Perempuan juga meminta Kementerian Dalam Negeri agar mendorong pemerintah daerah tempat Tragedi Mei 98 terjadi untuk melakukan memorialisasi sebagai bentuk merawat ingatan dan memastikan ketidakberulangan peristiwa Mei 98 dan mengeluarkan kebijakan pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan seksual sebagai pelanggaran HAM masa lalu.

Sementara Kementerian Kesehatan agar mengeluarkan kebijakan khusus untuk akses layanan kesehatan yang layak bagi para korban pelanggaran HAM masa lalu di daerah-daerah. Dan, Kementerian Sosial agar memberikan bantuan sosial yang dibutuhkan sehari-hari oleh  korban pelanggaran HAM masa lalu

Terakhir, Komnas Perempuan  mengajak organisasi masyarakat sipil dan warganet untuk terus bersama-sama melakukan kampanye merawat ingatan dan memastikan kekerasan seksual massal seperti yang terjdi di Tragedi  Mei 98 tidak terulang.

Foto: medium.com

Related Articles

Leave a Comment